Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin bekerja sama-sama dengan Tubuh Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) lakukan pemasyarakatan berkenaan Skema Kabar Manajemen Wilayah (SIMDA) Rencana pada semua fitur wilayah di lingkungan Pemkab Banyuasin.
“Kegiatan ini kami melakukan jadi bentuk loyalitas untuk melakukan rencana pembangunan wilayah yang dirumuskan dengan transparan, akuntabel, partisipatif, terarah serta terus terusan, ” kata Sekda Banyuasin Dr HM Senen Har MSi, Rabu (25/9/2019) .
Senen sebutkan, realisasi rencana pembangunan bertujuan pada proses pengaturan rencana dengan pendekatan teknokratik, dan menggabungkan yang berwujud bottom up serta top down dalam frame prioritas pada dokumen Ide Pembangunan Waktu Menengah Wilayah (RPJMD) Banyuasin tahun 2019-2023.
Simak Juga : sistem informasi manajemen
“Pendampingan yang sudah dikasihkan BPKP begitu menunjang kami dalam perolehan sasaran aplikasi SIMDA Rencana di tahun 2019 manfaat pengaturan dokumen rencana tahun 2020, ” tutur Senen.
Oleh karena itu, Senen mengharap, selanjutnya SIMDA Rencana bisa jadi satu bentuk " e-government terintegrasi’’ berbentuk pengintegrasian peranan rencana, peranan penganggaran sampai peranan pelajari, monitoring serta laporan pertanggung jawaban pemda.
Artikel Terkait : perusahaan manufaktur
“Jika telah sesuai itu Pemkab Banyuasin bersama-sama BPKP bisa wujudkan satu situasi pemerintahan wilayah yang memutuskan kebijaksanaan dengan transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan pada warga, ” ujar Senen.
Demikian, atas usaha keras Pemerintah Kabupaten Banyuasin berbarengan SIMDA Banyuasin sudah dapatkan Lumrah Tiada Pengecualian (WTP) sejumlah 8 kali beruntun, mudah-mudahan di tahun ini Kabupaten bisa membela hasil yang baik.
“Tersajinya kelengkapan data-data yang bisa dimasukkan jadi basic pengaturan laporan pertanggung jawaban dan berubah menjadi bahan pelajari pengaturan ide kerja setelah itu, ” papar Senen yang mengharap Banyuasin Bangun selekasnya terjadi dengan jelas benderang untuk hari esok warga banyak.
Tersedianya skema kendali yang berwujud mengamati tiap-tiap bagian proses rencana bisa akibatkan terhindarnya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin berlangsung sejak dari awal dan menambah efisiensi serta efektivitas dalam pengaturan rencana pembangunan s/d pengaturan keuangan wilayah.
Selain itu, perwakilan BPKP Propinsi Sumsel Hamid mengemukakan, produk yang diciptakan oleh BPKP Propinsi Sumsel miliki kegunaan.
“Manfaat dari aplikasi ini menyaksikan kestabilan di antara visi misi dengan program-program yang dirumuskan dengan RPJMD, jadi alat kendali untuk melihat ulang keterpaduan Ide Kerja Tahunan dengan RPJMD, ” ujarnya.
Hamid mengharap SIMDA ini bisa menunjang dalam membuat lancar proses rencana juga sekaligus tersambung dengan penganggaran.
“Sinkronisasi proses rencana serta penganggaran ini sebagai satu diantaranya sasaran yang musti kita digapai untuk transparansi dalam proses rencana serta penganggarannya. Mudah-mudahan Kabupaten Banyuasin bisa mendapatkan WTP yg Ke-9 kalinya, " jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar