Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berikan jawaban atas beberapa kritis yg berlangsung sejauh ini kala memberikan Pidato Kenegaraan. Salah satunya kritis ekologi, ekonomi, politik serta kebudayaan.
Jokowi bakal memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/5) .
Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati mengemukakan udah ada juta-an jiwa terpaksa sekali menyelamatkan diri gara-gara petaka hidrologis yg berlangsung tiap-tiap tahun. Menurut dia, Jokowi butuh memberikan jawaban atas soal ekologi itu.
Simak Juga : contoh artikel
Umpamanya dengan menyampaikan ide pemulihan ekosistem dengan libatkan penduduk ditempat.
" Jadi bila kita bicara bab pekerjaan pemerintahan sama dengan undang-Undang Basic 1945 itu barusan yg pertama menanggung keselamatan negara serta bangsa itu telah gak aman sesungguhnya, " kata Yaya.
Lihat pun : Walhi Bab Karhutla : Pemerintah Tidak sukses Amanatkan Konstitusi
Bagian ekonomi, Yaya mengharapkan Jokowi menerangkan satu pergantian atas mode peraturan ekonomi ekstraktif yg dimanfaatkan sejauh ini. Menurut dia, peraturan itu kerapkali punyai masalah.
Peraturan ekonomi ekstraktif sendiri berkenaan dengan penyerapan banyak sumber materiil serta sdm di penduduk.
Ihwal politik, Yaya mengemukakan terdapat banyak elite yg tak mementingkan keperluan umum. Satu diantaranya yaitu praktik korupsi.
Dia mengharapkan Jokowi punya sikap lebih tegas di periode seterusnya pada oknum-oknum itu.
Kritis kebudayaan pun disingggung Yaya. Menurut dia, makin bertambah penduduk yg tak mendalami budaya lokal. Ia mengharapkan Jokowi memberikan jawaban atas hal semacam itu serta dipraktekkan di periode waktu depan.
" Tergerusnya pengetahuan lokal gara-gara intrusi ekonomi politik, memotong ketergantungan di antara penduduk dengan alamnya, " ujarnya.
Lihat pun : Walhi : Jokowi Harusnya Malu pada Rakyat, Bukan Malaysia
Kementerian Baru Serupa Tanam Paksa
Yaya lalu mengatakan kementerian investasi yg mau dibuat Jokowi di periode waktu depan dapat menerbitkan soal baru. Menurut dia, mungkin berlangsung praktik tanam paksa seperti di masa penjajahan Belanda di saat lalu.
Didapati, Jokowi mau membuat kementerian yg privat mengatur sektor investasi serta export.
" Sesuai sama saat cultuurstelsel (tanam paksa) , didesak menanam tanaman buat dibawa oleh penjajah ke pasar, " ujar Yaya.
Metode tanam paksa yaitu ketetapan yg dikeluarkan pada waktu penjajahan Belanda di1830 yg memandang perlu tiap-tiap desa menyisihkan sejumlah tanahnya buat ditanami komoditi export, terutama kopi, tebu, teh, serta gula. Masyarakat desa yg tak punyai tanah mesti kerja 75 hari dalam 1 tahun pada kebun-kebun punya pemerintah sebagai sejenis pajak.
Lihat pun : Sandiaga Jadi wakil Prabowo di Sidang Tahunan MPR Esok
Yaya berasumsi perihal ini sama seperti situasi saat ini dimana penduduk Indonesia cuma jadikan buruh yg menumpang produksi buat penuhi keperluan pasar global. Walaupun sebenarnya, kepentingan penduduk di Indonesia sendiri belum tercukupi seluruhnya.
Artikel Terkait : penulisan daftar pustaka
Kemiskinan lantas masih meriah. Perbedaanya sekarang ini faksi yg memaksakan menurut Yaya yaitu korporasi besar. Dia memohon biar Jokowi serta beberapa orang disekitarnya tak mengulangi kekeliruan itu.
" Kekeliruan bila menurut saya, bila orientasinya masih seperti tempo hari itu buat mengundang investor asing masuk ke Indonesia bangun dengan nilai besar setelah itu orang Indonesia cuma berubah menjadi buruh-buruh, " katanya.
Mental Eksploitasi
Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Reynaldo Sembiring menilainya trik fikir Jokowi pada alam cuma sekedar mengeksploitasi. Ia menarik kesimpulan demikian menunjuk dari pengakuan Jokowi sejauh ini.
" Itu senantiasa terjawab dari statement-statement Jokowi. Jadi bila pengin berkata sumber daya alam, jadi sesungguhnya gagasannya itu inspirasi eksploitasi serta itu yg di saat perubahan ini mesti di ubah, " kata Reynaldo.
Lihat pun : Polisi Terjunkan 7. 500 Anggota kala Jokowi Pidato Kenegaraan
Trik berpikir Jokowi itu, kata Reynaldo, bikin peraturan berkenaan lingkungah hidup banyak yg berkesan dipaksakan dari atas ke bawah. Tak dengar atau menyaksikan situasi di level bawah.
Reynaldo berikan contoh persyaratan serta kebijakan di sektor perizinan menguasai atau pemanfaatan area yg berkesan dipermudah. Walaupun sebenarnya menurut dia, penduduk bisa memikul kerugian dari perizinan yg dikasihkan itu.
" Kejadian esok yaitu kejadian yg paling sesuai buat dia [Jokowi] memberikan gagasan- inspirasi besar itu serta bisa jadi begitu tidak baik apabila ia kembali lupa buat dengerin beberapa suara rakyat yg menjerit , " imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar